Fasilitas KITE didalam bisnis exspor impor

Pandemi Covid-19 yang merebak di beraneka belahan dunia memengaruhi beraneka sektor perlu secara global, juga di Indonesia. Salah satu yang terkena imbas adalah sektor ekonomi. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk melindungi stabilitas ekonomi di Indonesia layaknya terdapatnya layanan insentif pajak, realisasi kredit bagi UMKM, serta beraneka kebijakan lainnya. Kebijakan ekonomi di bidang ekspor impor turut memengaruhi layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau yang biasa disebut layanan KITE.

blueraycargo.id

Di artikel ini, kita akan mengajak Anda untuk tahu lebih lanjut apa yang dimaksud bersama layanan KITE, syarat untuk mendapatkannya, serta bagaimana implementasinya di tengah situasi pandemi Covid-19.  Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan perlakuan kepada bisnis   expor impor atau barang rakitan yang dapat diekspor dan bisa diberikan keringanan bea masuk. KITE merupakan kebijakan dari Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Syarat Menjadi Wajib Pajak KITE

Fasilitas KITE ini diberikan kepada perusahaan yang disebut kudu pajak KITE. Untuk jadi kudu pajak KITE dan memperoleh kemudahan di bidang ekspor impor ini, perusahaan kudu memenuhi beberapa syarat seperti:

  • Memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dan izin usaha industri.
  • Memiliki type usaha di bidang manufaktur.
  • Memiliki bukti kepemilikan yang berlaku untuk saat paling singkat 3 th. atas lokasi yang dapat digunakan untuk aktivitas produksi.
  • Memiliki tempat penimbunan barang dan hasil produksi.

Menggunakan proses Info persediaan berbasis IT Inventory untuk pengelolaan barang berkenaan dengan dokumen kepabeanan dan bisa dibuka oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Setelah memenuhi seluruh syarat, perusahaan Anda juga kudu mengajukan permintaan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi aktivitas usaha.

Secara singkat bisa diartikan bahwa, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor diperuntukkan bagi badan usaha industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan sudah mempunyai NIPER (Nomor Induk Perusahaan). Lebih lanjut fasilitas KITE diatur dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 17 th. 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no 10 tentang Kepabeanan.

Fasilitas ini juga pengaruhi segi perpajakan. Melalui fasilitas ini, pemerintah mempermudah urutan impor bahan baku untuk mengolah barang jadi yang lantas dapat diekspor.

Related Posts